NASIONALiSME DAN MAHASISWA

sebelum membicarakan tentang ketahanan nasional ada baiknya kita menengok kebelakang, dimana ketika zaman kerajaan sriwijaya di abad VIII, dan zaman majapahit abad VIII-XV, nusantara ini pernah memiliki negara nasional yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur,. namun dengan kedatangan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa eropa sebagai pedagang dan kemudian meningngkat menjadi penjajah, perlahan-lahan hilanglah kedaulatan,persatuan,dan kemakmuran nusantara in, yang tinggal hanya kemiskinan,kebodohn,penderitaan, dan sebagainya.pada masanya banyak perlawanan yang dilakukan oleh putra – putra bangsa untuk mengusir dan membebaskan rakyat dari penderitaan yang dialami, seperti perlawanan sultan agung dimataram(jawa tengah) tahun1613. iskandar muda di aceh tahun 1636.sultan hasanudin di makasar tahun 1960.untung surapati di jawa timur tahun 1670. pati mura di ambon tahun 1817 dan tuanku imambonjol di sumatra barat tahun 1822, serta banyak lagi perlawanan yang tidak dapat di sebutkan satu per satu, namun karena perlawanan dan perjuangan yang dilakukan pada masa itu bersifat kedaerahan dan politik devide et impera(politik memecah belah dan kuasa)yang dilakukan oleh penjajah, maka perlawanan itu tidak membawa tercapainya cita-cita atau terwujudnya keinginan dari pahlawan-pahlawan bangsa yang disebutkan di atas.

pengalaman-pengalam perjuangan ini akhirnya menimbulkan kesadaran kepada pemuda\pelajar, dan kemudian bangkit melalui pergerakan budi oetomo(tanggal 20 mei 1908). yang mengubah perjuangan melalui jalur pendidikan, dan kemudian berlanjut melahirkan sumpah pemuda 28 oktober 1928. kedatangan jepang di indonesia tahun 1942 merupakan babak baru dalam sistem penjajahan. pada mulanya kedatangan jepang ini mendapatsimpati dan dukungan dario rakyat indonesia, karena di harapkan dapat membantu tercapainya perjuangan mencapai indonesia merdeka, tetapi kemudian sangat mengecewakan, karena siksaan dan penderitaan bangsa indonesia terlihat nyata. kekalan jepang pada perang dunia ke 2, telah mempercepat elit-elit politik dan pimpinan bangsa untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. demikianlah, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 telah mengantar bangsa indonesia ke alam kemerdekaan. sebagai suatu negara yang merdeka tidak sedikit hambatan, tantangan,gangguan serta ancaman yang kita alami, baik di lihat dari aspek ekonomi,politik,budaya,sosial serta hankam. ketika pada pemerintahan otoriter antara tahun 1959 s/d 1998, juga memberikan gambaran bahwa kedua presiden yang memerintah lebih mementingkan kekuasaan, dari pada kepentingan bangsa dan negara. terlebih – lebih pada masa orde baru di samping sentralisasi kekuasaan yang sangat ketat, juga membesarkan sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran- pelanggaran hukum dan etika bisnis, yang tujuan utamanya memperkaya diri, melalui korupsi, kolusi dan nepotisme. di era reformasi dengan terjadinya peristiwa-peristiwa konflik di berbagai daerah, masalah ketahanan nasional tidaklah hanya pengkajiannya dilakukan secara sentral, tetapi juga di butuhkan kajian-kajian ketahanan daerah dan regional, apalagi dengan telah dijalankan pelaksanaan dari undang-undang no.20 tahun 1999 tentang pemerintahandaerah, dengan otonomi di daerah tingkat 1 dan 2, serta undang – undang no.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. sekarang inimeskipun dihadapkan pada berbagai masalah sebagaimana di atas, negara kesatuan republik indonesia masih tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat.hal tersebut membuktikan bahwa bangsa indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengembangkan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman,hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya.republik indonesia adalah negara yang memiliki UUD 1945 sebagai konstitusinya. dalam semangat konstitusi tersebut kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolut atau tidak trbatas. kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis pemusyawaratan rakyat, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dituangkan lebih lanjut kedalam kelembagaan tertingi negara dan tata kelembagaan negar. sistem negara bersifat demokrasi, yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang bersumber dan mengacu kepad kepentingan serta aspirasi rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s