Analisis Perbankan, Antara Bisnis dan Intermediasi Perbankan : Antara Bisnis dan Intermediasi*

Banyak kalangan menilai, perbankan Indonesia sebagian besar baru menjalankan bisnis semata namun lengah dalam memenuhi fungsi intermediasi.

Pertama, penyaluran kredit perbankan masih terkesan minim di tengah-tengah kebutuhan pelumas untuk mendukung ekspansi perekonomian. Alasan perbankan cenderung seragam dan berkutat pada masalah risiko sektor rill. Jika demikian, sampai kapan alasan ini dikemukakan ? Memang, harus dipahami bahwa perbankan berbisnis dengan prinsip kepercayaan sehingga secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Sampai 2009, rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto/PDB Nasional baru 25,4 persen; jauh di bawah Thailand, Malaysia, dan China, masing-masing di atas 80 persen. Salah satu penyebab yang dapat dipahami adalah ketidakmampuan perbankan untuk terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek berdurasi panjang/multiyear seperti infrastruktur. Alasannya, perbankan harus menjaga struktur dana agar terhindar dari potensi maturity mismatch. Perbankan juga kesulitan dalam menghimpun dana murah karena 45,75 persen Dana Pihak Ketiga/DPK berasal dari simpanan deposito. Kondisi tersebut semakin sulit karena tingginya dominasi simpanan deposito 1 bulan terhadap total simpanan deposito.
Kucuran dana perbankan terhadap penyediaan dana pembangunan juga menyusut, terutama pascakrisis 1997/98. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan rasio M2/PDB sebagai indikator besar kecilnya rasio kewajiban likuid sistem keuangan dan sekaligus menggambarkan kedalaman sistem keuangan suatu negara. Pada 1998, rasio M2/PDB nasional masih 60,4 persen dan menyusut menjadi 38 persen pada 2009.

Kedua, suku bunga. Rigiditas suku bunga perbankan terhadap suku bunga acuan/BI Rate menyebabkan tinggi harga dana. Sementara itu, BI Rate harus berhadapan dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang begitu liar. Dengan struktur inflasi yang relatif berbeda dari negara lain, berkontribusi signifikan terhadap tingginya suku bunga acuan di Indonesia. Alhasil, harga dana pun mengikuti arah yang sama.
Hal tersebut misalnya dapat diamati dari pergerakan inflasi pada 2005 dan 2008 saat krisis minyak. Inflasi melonjak menjadi 6,40 persen menjadi 17,11 persen pada 2005. Kondisi yang sama juga terjadi pada 2008 di mana inflasi naik dari 6,59 persen pada
Pada satu kondisi, Bank Indonesia/BI hanya menjinakkan inflasi dari sisi permintaan padahal sebagian besar inflasi bersumber dari sisi penawaran seperti defisit bahan pangan, energi, dan infrastruktur. Secara konseptual, jenis inflasi ini merupakan tanggungjawab Pemerintah. Inflasi semakin liar jika harga minyak dunia dan komoditas pangan dunia bergejolak.
2007 menjadi 11,06 persen. Pemerintah selalu berargumen tidak memiliki cukup anggaran untuk membenahi infrastruktur. Nyatanya, Pemerintah selalu mencetak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Silpa disetiap tahunnya.
Transmisi kebijakan moneter pada kasus koreksi BI Rate ke bawah akan terkesan lamban karena perbankan beralasan perlu menyesuaikan struktur dana sebelum memutuskan koreksi bunga. Perbankan setidaknya memerlukan jangka waktu (time lag) sekitar 2-3 bulan untuk menghasilkan besaran koreksi bunga dan eksekusi di bulan berikutnya.
Implikasi dari tingkat suku bunga tergambar dari margin yang dinikmati perbankan. Pada 2009 misalnya, margin suku bunga di Indonesia mencapai 5,89 persen; Malaysia hanya 3,03 persen; Filipina 3,92 persen; Vietnam 3,43 persen; dan Singapura 1,79 persen. Gambar lainnya adalah Net Interest Margin/NIM perbankan. Sampai Desember 2010, NIM perbankan mencapai 5,73 persen -naik dari 5,56 persen dan 5,66 persen pada 2009 dan 2008- dari jauh level normal sekitar 1-2 persen.
Dukungan otoritas moneter dalam bentuk regulasi seperti kewajiban bank untuk memublikasi Suku Bunga Dasar Kredit/SBDK diharapkan dapat memberikan transparansi dan berkontribusi dalam menurunkan harga dana. Regulasi ini diharapkan dapat menghilangkan kartel perbankan dan menciptakan persaingan yang lebih sehat.

Ketiga, ketimpangan distribusi. Sebagian besar area operasi perbankan masih terpusat di Jawa terutama di Daerah Khusus Ibukota/DKI Jakarta. Pada 2010, sekitar 76,27 persen dari total DPK berada di Jawa dan 51,21 persen disumbang oleh DKI Jakarta. Sementara Sumatera hanya memeroleh DPK sekitar 12,38 persen; Kalimantan 4,42 persen; Sulawesi 2,86 persen; Bali + Nusa Tenggara 2,42 persen; Maluku dan Papua hanya 1,45 persen dari total DPK.

Dalam periode yang sama, 74,26 persen kredit tersebar di Jawa, dengan konsentrasi di DKI Jakarta, mencapai 48,94 persen. Hal yang demikian merupakan salah satu penyebab minimnya kontribusi provinsi-provinsi di luar Jawa terhadap PDB Nasional. Sampai 2010, Jawa menyumbang sekitar 57,8 persen terhadap PDB Nasional; Sumatera 23,3 persen; Kalimantan 9,70 persen; Sulawesi 4,70 persen; Bali + Nusa Tenggara 2,70 persen serta Maluku dan Papua 2,50 persen.

Akumulasi berbagai kondisi di atas menyebabkan munculnya persepsi lain terhadap peran dan fungsi intermediasi perbankan. Hal tersebut diamini dari penurunan akses masyarakat terhadap pendanaan perbankan. Pengusaha dalam beberapa tahun terakhir cenderung menggunakan dana internal untuk pembiayaan investasi perusahaan. Angkanya cukup fantastis, mencapai 59 persen dari total dana investasi perusahaan pada 2007, naik menjadi 61 persen pada 2008, dan menjadi level yang sama pada 2009.

Pengusaha hanya menggunakan 21 persen dana bank dalam negeri; dana afiliasi 8 persen; bank luar negeri 2 persen; pasar saham 2 persen dan 8 persen dari sumber lainnya. Jika demikian, bagaimana peran perbankan sebagai penyedia dana bagi perekonomian?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s